Banda Aceh — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menyerukan agar penyelesaian status historis dan hukum Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, dilakukan secara adil, bermartabat, serta berlandaskan bukti sejarah, hukum, musyawarah, dan semangat menjaga perdamaian.
Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bahwa pernyataan tersebut merupakan sikap Wali Nanggroe dalam mendorong penyelesaian persoalan Blang Padang secara arif dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, Lapangan Blang Padang tidak hanya merupakan ruang terbuka yang berada di pusat Kota Banda Aceh, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan makna penting bagi masyarakat Aceh. Karena itu, setiap langkah penyelesaian harus mempertimbangkan dokumen sejarah, dasar hukum, serta pandangan para pihak yang berkepentingan.
Wali Nanggroe menekankan bahwa proses penyelesaian hendaknya ditempuh melalui dialog dan musyawarah. Pendekatan tersebut diperlukan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima secara bersama, tidak mengabaikan hak pihak mana pun, serta tetap menghormati kekhususan dan martabat Aceh.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan tidak membawa persoalan tersebut ke arah yang dapat memicu ketegangan. Penyelesaian yang baik harus memperkuat persatuan, menjaga ketertiban, dan mendukung keberlanjutan perdamaian Aceh.
Dalam pernyataannya, Wali Nanggroe mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk membuka ruang komunikasi yang konstruktif, menghadirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyusun langkah penyelesaian yang transparan.
Penyelesaian status Lapangan Blang Padang secara adil dan bermartabat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjaga nilai sejarah kawasan, dan memastikan pemanfaatannya tetap memberi manfaat bagi masyarakat luas.
